Biarlah Ujung Pena yang Berbicara

Wacana baru tapi lama, kembali dihembuskan Gubernur Kalbar Usman Ja’far; Bandar Udara (Bandara) Supadio pindah ke wilayah yang lebih representatif dan dekat pantai, yakni di Sungai Purun. Wacana tersebut kemudian menuai pro dan kontra.

Efprizan Rzeznik, Pontianak

Usman mengemukakan sejumlah alasan mengapa Bandara tersebut perlu dipindahkan ke tempat yang lebih baik. “Dipindahkannya lapangan terbang ke Purun dengan harapan dekat pantai dan tanah yang lebih tinggi, seperti di Hongkong,” ujar Usman seusai peresmian Garuda Indonesia di Bandara Supadio belum lama ini.

Selama ini saat musim kemarau datang, Bandara Supadio selalu tertutup kabut asap sehingga tak jarang mengganggu penerbangan. Asap ini bisa disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar, yang dilakukan masyarakat di sekitar Bandara.

Usman menilai, dekatnya lapangan terbang dengan pantai akan membuat bandara terbebas dari asap saat musim kemarau. “Angin pantai selalu bertiup sehingga asap dapat segera menghilang. Lapangan udara di dekat pantai mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik,” kata Usman.

Gubernur Kalbar mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan studi untuk membangun bandara ke tempat yang lebih aman, panjang, dan canggih. Rencananya, lapangan terbang akan dipindahkan sejauh 40 kilometer dari Bandara Supadio Pontianak sekarang ini yakni di kawasan Purun Kabupaten Pontianak.

Kurang aman

Memperkuat alibi Usman, sumber Pontianak Post yang cukup lama bekerja di bagian penerbangan Dinas Perhubungan Kalbar dan namanya enggan dikorankan mengatakan, bahwa Bandara Supadio kurang aman untuk Boeing 737-400, terutama saat take off.

Menurutnya, kondisi tanah di Bandara Supadio juga tidak memungkinkan untuk maximum take off weight. Karena sebagian besar lingkungan bandara terdiri dari tanah gambut. Untuk standar minimal pendaratan Boeing 737-400 sudah terpenuhi.

Hanya saja yang menjadi masalah adalah kekuatan landasan. Landasan Supadio merupakan landasan lama, yang dulunya tidak didesain untuk pesawat baru berbadan lebar, seperti Boeing 737-400.

Dukung Perekonomian Kalbar

Wacana pemidahan juga direspon positif oleh beberapa kalangan Parlemen Kalbar. Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Tobias Ranggie misalnya, mengatakan bahwa pemindahan bandara ke Purun diperlukan untuk menjawab perubahan kemajuan perekonomian Kalbar beberapa tahun mendatang

“Bandara yang ada sekarang ini cukup sempit dan tidak memungkinkan lagi untuk pengembangannya mengingat ada sengketa tanah dan protes masyarakat,” katanya, sembari menambahkan bahwa studi kelayakan pembangunan bandara baru ini sudah dilakukan pemerintah sejak 2006 lalu.

Menurutnya, bandara baru tersebut nantinya akan menunjang perkembangan perekonomian dan kemajuan Kalbar yang dia prediksi akan terjadi beberapa tahun kedepan.

“Orang akan banyak datang ke Kalbar dan daerah ini akan menjadi jalur yang cukup padat. Dan tentunya akses penerbangan ke luar negeri akan terus bertambah seiring berkembangnya daerah kita nanti kedepannya. Untuk mengantisipasi itulah kita memerlukan bandara baru yang persiapannya memakan waktu panjang,” katanya.

Dukungan juga datang dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat, Adang Gunawan. Menurutnya, Bandara Supadio sulit dikembangkan karena kawasan sekitar sudah padat dengan daerah pemukiman.

“Saya sangat setuju dengan ide pemidahan bandara ke Sungai Purun jika memang daerah itu setelah dilakukan uji kelayakan memang memungkinkan untuk dibangun lapangan terbang. Selain aspek keselamatan, dengan dibukanya kawasan tersebut akan memacu perekonomian dan multiplier effect bagi masyarakat sekitar pengembangan kawasan bandara baru,” katanya.

Adang menyarankan agar pemerintah intensif mengkaji rencana ini akan beberapa tahun ke depan, wacana ini sudah bisa teralisasi. “Pembangunan bandara ini guna menjawab perkembangan perekonomian Kalbar beberapa tahun yang akan datang,” ujarnya.

Salah seorang pelaku bisnis, Tan Tjun Hwa juga mendukung wacana tersebut. Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jalan ke lokasi bandara baru.

“Jangan sampai bandara jadi, tapi infrastrukturnya tidak mendukung, jadi seakan-akan berjalan di hutan. Ini yang perlu dipersiapkan dulu oleh pemerintah,” katanya.

Sementara Ketua Lembaga Studi Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Kalbar, Muda Mahendrawan, memandang wacana tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Namun tentu realisasinya harus mengikuti prosedur serta mekanisme yang berlaku, seperti memertimbangkan aspek studi kelayakan. Dia yakin, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Pontianak memandang wacana tersebut sebagai upaya yang cukup baik, untuk membawa dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan pemindahan tersebut. “Ini juga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.

Proyekisasi?

Banyak menuai dukungan, wacana ini juga tak sedikit yang mengkritiknya. Menurut Pemerhati Penerbangan yang juga Ketua Indonesian Air Traffic Controller Association (IATCA) Kalbar, Usmulyani Alqadri, wacanapemindahan Bandar Udara Supadio ke Purun merupakan suatu ide yang tak realistis. Saat ini yang diperlukan adalah membangun bandara yang sudah ada tanpa harus membuat bandara baru yang bernilai triliunan rupiah dan cendrung proyekisasi.

Menurutnya, pembangunan bandara baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga dengan pendanaannya yang akan menghabiskan biaya besar. Karena itu, sambungnya, pemerintah tidak perlu berpikir jauh hingga berencana memindahkan bandara.

“Memindahkannya bukan sekadar membangun bandaranya saja, tapi sistem secara keseluruhan, termasuk sarana navigasi, infrastruktur penunjang, dan lainnya. Pemindahan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit,” kata Usmulyani.

Sebelumnya, dia pernah mengusulkan kepada Pemprov Kalbar untuk membicarakan lebih lanjut mengenai pengembangan bandara Supadio ke depan. Bahkan, oleh pihaknya, telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Jepang dan Belgia untuk peningkatan itu. Sayangnya, Pemprov Kalbar belum memberikan reaksi atas usulannya tersebut.

Menurutnya, Jepang dan Belgia berkeinginan untuk berinvestasi dalam pengembangan Bandara Supadio. Kedua negara tersebut berkeinginan untuk melanjutkan pembicaraan di tingkat government to government (g to g).

“Supadio akan dikembangkan dengan sistem kargo, dimana pesawat jenis Boing 7E7 yang mampu terbang nonstop 7-8 jam ke Jepang bisa mendarat di sini. Cypaquzu Island Jepang menyatakan ketertarikannya untuk berivestasi. Sayangnya, dari pihak kita tidak ada upaya untuk menindaklanjuti hal ini ke pemerintah pusat,” katanya.

Usmulyani yang juga Supervisor Keselamatan Penerbangan Bandara Supadio ini menambahkan, Supadio juga masih memiliki lahan yang luas untuk dikembangkan. Pembangunan landasan sepanjang 3 km masih memungkinkan untuk dikerjakan.

Menurutnya, akan lebih baik bila pemerintah menyiapkan Peraturan Daerah tentang tata ruang pembangunan di sekitar wilayah bandara Supadio. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi pengembangan bandara dari pendirian gedung-gedung bertingkat.

“Perda itu perlu direalisasikan untuk memblok kawasan sekitar bandara suapaya tak dibangun gedung bertingkat karena akan membahayakan keselamatan penerbangan,” katanya.

Airport City

Sebenarnya rencana Pengembangan Bandar Udara Supadio Pontianak, sejak tahun 2001 selalu mengalami perubahan. Perbedaan kepentingan, terkadang membuat perbedaan kebijakan. Salah satu pihak swasta di Jepang sebelumnya pernah melirik untuk mengembangkan bandara tersebut menjadi Airport City.

Di ruang kerja Gubernur Kalbar, pihak swasta tersebut memberikan paparan mengenai pengembangan fasilitas yang akan dilakukan di Bandara Supadio, jika pemerintah daerah menyetujui.

“Di kawasan tersebut akan dibangun, supermaket, kafe, klinik kesehatan, restoran, serta beberapa fasilitas ditingkatkan lagi,” kata Gubernur Kalbar, Usman Ja’far, ditemui wartawan usai pertemuan dengan pihak Jepang, tahun lalu. Namun, dengan statement terbaru gubernur, mencetuskan Supadio sebagai Airport City, belum bisa terealisir dalam waktu dekat.

Medio Juli 2001, Direktorat Penerbangan Udara Depertemen Perhubungan Republik Indonesia, pada acara work shop bertemakan "Pontianak Airpot Development Project" memberikan paparan di depan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Direktorat Penerbangan Udara Dephub RI memandang Pontianak, sebagai kota besar yang ramai di pulau Kalimantan, sehingga memungkinkan untuk dibangun bandara yang bertaraf internasional.

Akankah 10 atau 15 tahun mendatang Kalbar punya bandara baru, atau Supadio akan tetap di lokasinya semula dan menjadi airport berkelas internasional?

Yang pasti saat ini masyarakat berharap banyak akan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas dengan mengutamakan faktor keselamatan, keamanan, kecepatan, keteraturan, dan kenyamanan dari bandara yang sudah ada. (**)