Biarlah Ujung Pena yang Berbicara

Sepakat Bentuk Kaukus
Biar Lebih ’Bertaring’
Bersuara di Pusat

Banyak yang bilang Politikus Kalbar yang berjuang di Senayan belum tampil all out untuk daerah. Ditengarai, penyebab utamanya adalah para legislator belum satu suara, selangkah, dan seirama dalam bersikap dan berjuang untuk provinsi ini.
Karena itu, untuk lima tahun ke depan, politikus Kalbar di Senayan periode 2009-2014 harus berjuang bersama membangun daerah. Ada Kaukus Kalbar yang menaunginya. Isinya 10 anggota DPR Asal Kalbar. Jika dimungkinkan, juga ditambah 4 Dewan Perwakilan Daerah dari provinsi ini.



Dengan konsep demikian diyakini posisi tawar Kalbar di pemerintah6 pusat lebih kuat. Punya taring untuk menekan. Untuk lingkup selanjutnya, Kaukus Kalbar bergabung dengan provinsi lain di pulau ini menyatukan suara lebih besar lewat Kaukus Kalimantan.
Demikian salah satu pemikiran yang disepakati delapan calon legislatif (caleg) DPR RI asal Kalbar yang mencoba peruntungannya lewat pemilu nanti dalam dialog akhir pekan yang diselenggarakan Pontianak Post dan Radio Vista kemarin (31/1) di Meja Bundar Lantai V gedung Graha Pena Pontianak.
Mereka yang hadir dalam dialog tersebut yakni Buchary A Rachman (PDI Perjuangan), Hendry Jurnawan (Golkar), Ilham Sanusi (Partai Merdeka), M Arya Tanjungpura (Barnas), Rudyzar ZM (PKB), Sukiman (PAN), Syarif Said Husin Alkadrie (PPD), dan Zulfadhli (Golkar).
Dialog yang mengusung tema ‘Tokoh Kalbar Bidik Senayan; Seperti Apa Konsep Mereka?’ ini disiarkan langsung oleh radio yang mengudara di 92,4 FM.
Acaran ini juga melibatkan pendengar yang bisa berinteraksi langsung dengan nara sumber. Aryo dari Radio Vista menjadi pemandunya. Hadir pula Pemimpin Redaksi Pontianak Post B Salman dan awak redaksi.
“Sepuluh anggota DPR RI dari Kalbar nanti jangan berjuang sendiri-sendiri. Harus sama-sama bergandengan tangan membentuk Kaukus Kalbar. Bisa tambah DPD. Bentuk juga Kaukus Kalimantan. Dengan bergabung, suara kita lebih besar, posisi tawar kita jadi lebih besar,” kata Buchary A Rachman.
”Satukan langkah, satukan niat untuk bersuara satu. Dengan sistem suara terbanyak, peluang orang daerah untuk duduk di Senayan menjadi besar,” tambahnya.
Sementara Arya Tanjungpura sangsi jika para Politikus Senayan asal Kalbar yang terdahulu saling akrab dan mengenal satu sama lainnya.
”Saling kenal pun mungkin tidak. Periode selanjutnya mudah-mudahan tidak terjadi. Harus ada keterikatan antarlegislator Kalbar di Senayan. Mereka harus bersatu untuk amanah rakyat yang akan diemban hingga lima tahun ke depan nanti,” katanya.
Senada Buchary, menurut Arya dengan sistem suara terbanyak nanti akan menguntungkan politikus asal provinsi ini yang akan duduk di Senayan.
”Tidak tertutup kemungkinan orang luar Kalbar juga dapat kepercayaan. Yang penting harus ada komitmen dulu. Politikus Senayan dari Kalbar harus kompak. Memang kita terikat oleh partai, tapi amanah rakyat harus diutamakan. Jika pun partai merecall kita, rakyat akan membela jika kita benar-benar berbuat untuk daerah ini,” bebernya.
Sementara Sukiman mengatakan, dari 10 legislator Kalbar di Senayan, diharapkan empat diantaranya duduk sebagai anggota panitia anggaran. Jika terjadi, hal ini akan sangat menguntungkan provinsi ini dalam kebijakan pengalokasian dana dari pusat.
”Tahun lalu hanya 1 orang legislator kita yang masuk panang. Minimal harus ada 4 orang yang masuk panang. Dalam sebuah kaukus itu harus ada kerjasama yang baik guna mendorong, mana dari 10 orang itu yang akan masuk ke dalam panang,” ujarnya.
Syarif Said Alkadrie juga mengusulkan agar legislator Kalbar di Senayan nanti berkompromi agar menempatkan satu orang di setiap komisi.
”Di DPR ada 11 komisi. Satu orang satu komisi. Komisi1 yang berhubungan dengan luar negeri kita boleh tidak menempatkan wakil. Tapi komisi II sampai XI harus ada. Jika memungkinkan komisi tersebut dipimpin oleh legislator Kalbar,” ujarnya.

Sepakat Pemekaran
Para peserta dialog juga sepakat bahwa agenda pemekaran harus menjadi priorotas utama bagi politikus Senayan dalam berkiprah. Agenda utama yang harus digolkan dalam waktu dekat yakni persetujuan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
Menurut Zulfadhli, rencana pemekaran tersebut di daerah sudah final. Hingga tingkat Gubernur Kalbar, kata Zulfadhli, telah membuat surat persetujuan. Begitu pula dengan persyaratannya yang tidak ada permasalahan.
”Agenda ini harus menjadi priorotas. Begitu pula dengan pemekaran kabupaten/kota lainnya di provinsi ini juga harus dituntaskan seperti peemekaran di Kabupaten Sintang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Ketapang,” katanya.
Sementara Ilham Sanusi bilang, ”Peran ini harus dimaksimalkan oleh legislator Kalbar. Anggota dewan nanti harus mampu mendorong dan melobi pusat. Kalimantan harus dimekarkan terus. Bila perlu dimekarkan menjadi tiga provinsi. Rentang kendali pemerintahan kita sangat panjang sehingga menghambat pembangunan,” katanya.
Syarif Said Alkadrie mengatakan sebetulnya Kalbar terlambat dari segi pemekaran daerah. Di provinsi lainnya, pemekaran daerah telah banyak terjadi. Siapapun yang kelak duduk sebagai wakil rakyat di Senayan, dia berharap usulan pemekaran di beberapa daerah di Kalbar harus terus diperjuangkan.
”Sepanjang aspirasi pemekaran tersebut kuat disuarakan masyarakat dan legalitasnya terpenuhi maka DPR harus komitmen memperjuangkannya,” katanya.
Hendri Jurnawan bersuara, pemekaran kabupaten/kota dan provinsi juga harus diimbangi dengan peningkatan kerjasama lintas daerah sehingga saling mengisi kekurangan dan kelebihan antara yag satu dengan lainnya.
Selain ‘kue’ anggaran pembangunan yang didapatkan akan lebih besar, kata Buchary A Rachman, dengan pemekaran, juga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pemekaran dengan tujuan kesejahteraan itu baik. Tapi jangan sampai dimekarkan, lalu kembali merger dengan daerah induk. Pemekaran yang dilakukan jangan berdasarkan emosional, tapi rasional. Jangan dimekarkan, satu hidup lalu daerah asalnya mati.Kita mendukung pemekaran yang dilakukan secara cerdas dan bukan yang membabi buta,” kata mantan Walikota Pontianak dua periode ini.

Benahi infrastruktur
Masalah infrastruktur dasar yang minim juga menjadi permasalahan utama Kalbar yang harus diperjuangkan wakil rakyat. Begitu pula dengan perundang-undangan yang banyak memberatkan masyarakat Kalbar juga turut disinggung.
”Payung hukum mengenai infrastruktur harus diperjuangkan. Contohnya saja dalam pembangunan pelabuhan internasional. Mutuskan untuk menetapkan lokasi pelabuhan apakah di Temajo, Tanjung Gundul, atau di daerah Sambas, yang hanya memerlukan Surat Keputusan Menteri Perhubungan, sampai sekarang masih menggantung,” kata Zulfadhli.
Contoh lainnya yang diungkapkan Ketua DPRD Kalbar ini yakni terkait status jalan yang banyak belum dilakukan perubahan dari provinsi menjadi milik nasional sehingga dalam pemeliharannya terkendala biaya.
”Cukup dengan keputusan menteri sudah bisa mengubah itu. Ini yang harus fokus diperjuangkan oleh wakil rakyat dan mesti ada komitmen kuat dari seluruh anggota dewan Senayan asal Kalbar,” katanya.
Revitalisasi dan revisi UU atau payung hukum lainnya yang sudah ada dan menggunakan UU yang sudah ada untuk kepentingan pembangunan Kalbar juga menjadi komitmen para caleg yang mengikuti dialog tersebut jika terpilih nanti.
”Regulasi yang dibuat banyak terjun bebas. Bagaimana Menteri Perdagangan membuat aturan yang tidak mengizinkan impor lewat pintu masuk Entikong. Padahal ada perjanjian Sosek Malindo,” kata Rudyzar. DPR, kata dia, semestinya peka dan bisa memanggil menteri terkait untuk membatalkan regulasi itu. Ditambahkan Hendry Jurnawan, “DPR asal Kalbar harus bisa perjuangkan kawasan khusus di perbatasan.”