Biarlah Ujung Pena yang Berbicara

LALU, bagaimana dengan barisan pendukung wacana tersebut? Anggota DPRD Kota Pontianak, Andri Zulfikar mengatakan bahwa gagasan mengenai gubernur dipilih oleh presiden merupakan ide yang realistis dan pintar. Untuk itu, dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengkajinya tertutama menyangkut perangkat perundang-undangannya.

Menurutnya, dengan adanya wacana tersebut maka secara otomatis DPRD Provinsi juga akan dihapuskan. Ini berarti, ada triliunan uang negara yang bisa dihemat.

Andri mengatakan, Gubernur sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 sudah benar sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan begitu, sambungnya, posisi presiden akan lebih kokoh. Pun pula dengan rentang kendali ke daerah, akan bisa lebih pendek. “Anggaran provinsi yang hilang otomatis akan dikompensasikan ke daerah kota atau kabupaten,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghematan anggaran lainnya akibat diterapkannya kebijakan tersebut yakni ditiadakannya Pilkada Gubernur yang menghabiskan dana miliaran rupiah yang acap kali terjadi pemborosan.

Andri melanjutkan, apalagi fungsi gubernur lebih kepada wakil pemerintah pusat. Sedangkan tugas kedaerahan, lebih banyak ditangani bupati atau wali kota sesuai semangat otonomi daerah.

Beberapa waktu lalu, kepada koran ini, Koordinator Media Information Centre Kalbar Gunawan Lim mengatakan, “Pilkada Gubernur, seperti diketahui telah menghabiskan anggaran sekitar Rp80 miliar, hanya untuk melaksanakan pesta demokrasi. Belum lagi dana dari para calon yang telah terkuras sampai puluhan miliar. Jadi akan sangat efektif kalau calon pilkada dipilih langsung Presiden RI.”

Dia melanjutkan, “Berbicara anggaran dari APBD, memang masih banyak yang harus diprioritaskan untuk pembangunan dan bukan hanya dipersiapkan anggaran untuk pilkada saja.”

Tambahnya lagi, “Cara seperti ini tentu akan menghemat biaya. Kenapa kita harus membuang-buang biaya untuk pilkada. Sementara pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat dan membangun jalan sampai ke pedesaan masih memerlukan biaya yang tak sedikit.” ujar dia.

Jika misalkan Gubernur Kalbar ditunjuk langsung Presiden RI, menurutnya, tentu anggaran pilkada sebesar Rp80 miliar itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang akan sangat bermanfaat bagi rakyat.

Bahkan dengan adanya pembangunan infrastruktur itu, dampak positifnya akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah sampai di pedesaan juga akan ikut berkembang. “Jadi anggaran pilkada sebesar itu dapat saja digunakan juga untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih memerlukan anggaran yang cukup besar,” ujar pengamat sosial ini.

Efisiensi anggaran pilkada

Menanggapi itu, Ketua Umum Center Institute Of Strategic Studies For National Resilience (CISS), MD La Ode mengatakan, “Demokrasi memang berharga mahal dan pemenangnya selalu kapitalis. Manifestasinya dalam pilkada selalu dimenangkan oleh orang-orang pemodal, tidak ada modal tidak bisa menang. Barangkali wacana gubernur dipiliih langsung presiden untuk mengurangi biaya mahal,” katanya.

La Ode lebih setuju jika biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung oleh masyarakat dapat diefisinsi serendah mungkin.